DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bagus agar disetujui dpr ri karena sederat alasan.

selain sebab sejumlah program pada proposal itu sudah terakomodasi di apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan supaya kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo dalam jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri dan menilai, alasan lainnya, pemerintah belum dapat mengelola bbm bersubsidi, karena persentasi dan diselundupkan terbilang amat sulit volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi yang akan dimasukan dalam apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan untuk diterima, kata dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak program dan sama dan serupa melalui santunan langsung tunai (blt) terhadap masyarakat miskin.

kekuatan-kekuatan politik dalam dpr ri tentu saja hendak belajar dari pengalaman menjelang pemilu 2009. ketika tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. hal serupa tak mungkin berulang di pemilu 2014, ujarnya.

kompensasi lain seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin) juga bantuan terhadap siswa miskin dan program keluarga harapan sudah terakomodasi di apbn tahun berjalan.

alasan lain supaya menolak proposal tersebut adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif membuatkan bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri atau diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih akibatkan pencurian juga penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tepat sasaran sudah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.

dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, tutur bambang soesatyo.