Legislator: sistem politik dinasti harus dibatasi

anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti mesti dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik umum.

dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, salah satunya semua kepala daerah merupakan Salah satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan disediakan umum, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.

arwani menyampaikan, tidak mampu dipungkiri manakala darah politik mengalir di suatu keluarga, tapi keuntungan tersebut tetap usah dibatasi untuk memberi kesempatan umum lain menduduki posisi politik tersebut.

misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya pada Salah satu periode setelahnya, kami tak ingin hak yg dipunya kebanyakan publik tersebut tersandra dengan hak dinasti itu, tutur arwani.

Informasi Lainnya:

menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Satu bidang, tidak cuma politik, tapi mampu merambah ke bidang ekonomi.

untuk tersebut, lanjut arwani, sekalipun darah politik tidak dapat dihalangi, tapi melalui filter itu, umum baru mempunyai kesempatan membangun demokratisasi pada sistem politik.

kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur melalui menarik, agar tak terjadi penyanderaan hak politik umum, kata arwani.