Seskab: sengketa lahan jangan jadi bom waktu

sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, meminta untuk penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif juga jangan ditunda untuk tak adalah bom masa oleh karenanya memicu konflik sosial serta kekesaran pada tanah air.

dipo selama acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet dengan tema potensi konflik penguasaan lahan dalam kompleks istana jakarta, senin, menyampaikan penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).

upaya itu berguna supaya negara tak dirugikan juga rakyat mendapat kesejahteraan meski dunia usaha terbatas berkurang Kelebihannya.

dipo mengingatkan kiranya akhir-akhir ini semua konflik sosial dan kekerasan di tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain karena tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan

Informasi Lainnya:

laporan hasil kajian dan pemetaan badan Informasi geospasial menyampaikan di beberapa wilayah masih banyak potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan dalam jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan serta objek wisata transmigrasi.

berkaitan dengan tersebut dia mengingatkan kembali arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet sempit selama 25 juli lalu, khusus mengenai melalui penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui masyarakat dicarikan solusinya dengan komprehensif.

pada acara dan dikuti sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau dan kalsel juga sederat bupati terkait, diminta untuk mereka terus bekerja serta mengingatkan warga jika terkandung konflik lahan untuk dibicarakan lebih-lebih dahulu dan tidak mengerjakan pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.

konflik lahan dalam sumut, sumsel juga lampung untuk diselesaikan melalui tidak keliru, adil, serta tertib dalam dua tahun serta pada masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.

berkaitan dengan itu dibentuk tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii di sumut, konflik mesuji pada lampung juga konflik ptpn vii pada cintamanis di sumsel.

kepala pusat pemetaan dan integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menyatakan memperkenalkan Salah satu peta (one map) dan merupakan turunan dari amanat uu no.4 tahun 2011 mengenai info geospasial (ig) dimana harus dibangun di atas Salah satu lembar peta dasar.

berdasarkan tersebut diselenggarakan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) yang dibangun oleh instansi terkait sesuai melalui fungsi juga kewenangannya.

hasilnya, baru ada tumpang tindih pengalokasian lahan dalam sebuah daerah atau area bidang lahan yang sama.

karena tersebut kebijakan one map dibutuhkan serta harus dipercepat agar penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.

sementara gubernur kaltim awang faroek menungkapkan usah keputusan presiden supaya mendatangkan peta mana dan sebagai acuan karena masing-masing instansi mempunyai peta sendiri.

dia dan membuka sejumlah kontroversi dalam kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan dan menjadi beranda terdepan.

dia menuturkan rencana pemda supaya mengembangkan jalan tol juga kereta api dan melalui hutan rakyat juga hutan lindung sementara ditolak akan tetapi pada pihak lain 10 ijin upaya-upaya batu bara diberikan ijin.

begitu serta melalui pembangunan jalan dalam perbatasan dan memerlukan jalan poros yang dengan hutan lindung juga konservasi.